Di era digital seperti sekarang, website desa bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan. Website menjadi etalase informasi publik, pusat layanan administrasi, hingga sarana transparansi pemerintahan desa. Namun, masih banyak anggapan bahwa membuat website desa membutuhkan biaya mahal, bahkan hingga belasan atau puluhan juta rupiah. Padahal, anggapan itu tidak sepenuhnya benar.   Saat ini, pembuatan website desa dapat dilakukan dengan biaya yang jauh lebih terjangkau d

Pemerintah desa se-Kabupaten Garut menggelar aksi damai pada Senin, 15 Desember 2025. Aksi ini diprakarsai oleh DPC APDESI Merah Putih dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Garut sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berdampak langsung pada jalannya pemerintahan desa.   RIbuan kepala desa dan perangkat desa dari 421 desa di Kabupaten Garut mengikuti aksi dengan tertib. Massa aksi melakukan long march dari Jalan Patriot

Pemerintah Desa Mekarsari terus menunjukkan perhatian terhadap penguatan layanan pendidikan anak usia dini melalui penyerahan bantuan Alat Peraga Edukasi (APE) kepada PAUD Desa Mekarsari. Kegiatan penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 12 Desember 2025, bertempat di lingkungan PAUD Desa Mekarsari, Kp. Cinangsi Desa Mekarsari Kecamatan Karangpawitan.   Bantuan APE PAUD diserahkan oleh Kepala Dusun II, Ibu Siti Rahmawati, yang hadir sebagai perwakilan Bunda PAUD D

Pemerintah Desa Mekarsari kembali melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat berupa beras dan minyak goreng. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 9 Desember 2025, bertempat di Balai Desa Mekarsari, Kecamatan Karangpawitan, dengan sasaran sebanyak 554 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat.   Penyaluran bantuan pangan tersebut dipimpin langsung oleh Kasi Kesejahteraan Desa Mekarsari, Bapak Dodo. Turut hadir dalam kegiatan ini Babinsa Desa Mekarsari, Bap

Gelombang aspirasi dari desa-desa seluruh Indonesia kembali menggema di Jakarta. Pada Senin, 8 Desember 2025, ribuan kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Silang Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan. Aksi ini menuntut tiga hal utama: pencabutan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, percepatan pencairan Dana Desa Tahap II non Earmark Tahun 2025, serta percepatan