# Musrenbangdes Mekarsari Tetapkan Prioritas 2027, Pilkades dan Pengisian BPD Jadi Agenda Besar.

MEKARSARI – Pemerintah Desa Mekarsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka pembahasan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027 pada Rabu, 30 September 2026, bertempat di Balai Desa Mekarsari.

Kegiatan ini dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPM Desa, MUI Desa, Ketua TP PKK Desa, kader Posyandu, serta berbagai unsur kelembagaan dan perwakilan masyarakat lainnya. Meski Kepala Desa Mekarsari berhalangan hadir karena sakit, musyawarah tetap berlangsung lancar dan penuh semangat.

Berbagai usulan dibahas untuk menentukan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2027. Salah satu kesepakatan penting adalah mengusulkan kembali kegiatan yang sempat ditunda karena pengurangan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 agar dapat diprioritaskan dalam perencanaan tahun berikutnya, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran dan skala prioritas desa.

Setelah Musrenbangdes selesai, kegiatan dilanjutkan dengan Musyawarah Desa (Musdes) penetapan RKPDes Tahun Anggaran 2027. Kedua forum ini menjadi bagian penting dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah pembangunan desa ke depan.

## 2027, Tahun Penuh Agenda

Tahun 2027 diprediksi menjadi tahun yang cukup sibuk bagi Desa Mekarsari. Selain melaksanakan agenda pembangunan tahunan, desa juga akan menghadapi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan pengisian anggota BPD. Kedua agenda tersebut berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan BPD periode 2020–2027.

Di Jawa Barat sendiri, wacana Pilkades elektronik atau e-voting terus berkembang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mendorong digitalisasi Pilkades, sementara sejumlah daerah mulai mempersiapkan penerapannya. Bahkan, Kabupaten Bandung Barat merencanakan penggunaan metode konvensional dan e-voting untuk Pilkades serentak 2027 di 112 desa.

Namun, untuk pelaksanaan Pilkades di Mekarsari, kepastian metode dan ketentuan teknisnya masih perlu menunggu regulasi serta arahan resmi pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Dengan banyaknya agenda yang menanti, perencanaan sejak dini menjadi kunci. Harapannya, seluruh program prioritas dapat berjalan baik, aspirasi masyarakat terakomodasi, dan proses pergantian kepemimpinan desa berlangsung tertib serta demokratis.