Monitoring dan Evaluasi ADD–DD Tahap II 2025 di Desa Mekarsari: Catatan dari Lapangan

Pemerintah Kecamatan Karangpawitan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2025 di Desa Mekarsari. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 17 Desember 2025, bertempat di Balai Desa Mekarsari, dengan suasana dialogis dan penuh keterbukaan.

Tim monev dari Kecamatan Karangpawitan dipimpin langsung oleh Sekretaris Kecamatan Karangpawitan, Bapak Taufik Buldani, S.Pd.I, didampingi oleh staf kecamatan, Ibu Sri Sapitri. Turut hadir pula Pendamping Desa, yakni Ibu Ajeng Parastuti dan Ibu Ipah. Dari pihak desa, kegiatan dihadiri oleh Kepala Desa Mekarsari beserta seluruh perangkat desa serta Pengurus BUMDes Amanah Mekarsari.

Monitoring ini tidak sekadar membahas administrasi pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjadi ruang diskusi strategis mengenai dinamika kebijakan yang berdampak langsung ke desa. Salah satu pokok pembahasan utama adalah dampak kebijakan PMK Nomor 81 Tahun 2025, khususnya terkait terhentinya pencairan Dana Desa Tahap II bagi sebagian desa yang memengaruhi pelaksanaan sejumlah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, tim monev memberikan arahan agar pemerintah desa tetap melakukan penyesuaian perencanaan dan pengelolaan kegiatan secara cermat, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan ketertiban administrasi. Pemerintah desa diminta untuk terus mendokumentasikan setiap perkembangan kegiatan sebagai bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada pengelolaan modal ketahanan pangan yang dikelola oleh BUMDes Amanah Mekarsari. Tim monev menekankan pentingnya pengelolaan usaha secara profesional, terukur, dan sesuai dengan rencana usaha yang telah disepakati, agar modal yang digulirkan benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam menghadapi tantangan kebijakan dan dinamika pengelolaan dana desa di lapangan.